Apa Peran Pemerintah dalam Industri Pariwisata Indonesia??

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita.Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan – peraturan yang penting yang harus dibuat penerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka ( deposit payment ) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi,tour dan lain –lain,peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan dengan jumlah minimal lampu yang ada dimasing – masing lantai hotel dan alat pendukung keamanan lainnya,peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan, peraturan standar kompetensi pekerja - pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda………………… Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; Flora dan Fauna yang langka, air tanah dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahakan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berncana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manpaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi. Social dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur ( tidak hanya bentuk fisik ), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana – sarana pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam paper ini akan dibahas berbagai masalah, diantaranya :

1. Bagaimana Lingkupan Kepariwisataan ?

2. Apakah Indikator Ekonomi Pariwisata ?

3. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata ?

1.3 Tujuan

Paper ini dibuat dengan tujuan untuk menambah kepustakaan yang menyangkut peranan pemerintah dalam pariwisata. Selain itu, paper ini juga bertujuan untuk memeberikan pengetahuan yang lebih terhadap pembaca. Selain itu paper ini juga disusun dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang lingkupan pkepariwisataan, indikator ekonomi pariwisata dan peranan-peranan pemerintah dalam pariwisata

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa

- Dapat mengetahui lebih jelas peranan-peranan pemerintah dalam pariwisata.

- Dapat memenuhi tugas dari pengantar pariwisata.

2. Bagi Masyarakat

- Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pariwisata terutama dalam penentuan ekonomi masyarakat dalam pariwisata

- Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menentukan perputaran ekonomi pariwisata karena peranan pemerintah tersebut.

1.5 Ruang Lingkup

Runag lingkup yang akan dibahas dalam paper ini, hanya mengacu pada indikator atau tolak ukur dalam ekonomi pariwisata dan peranan pemerintah dalam pariwisata.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Lingkupan Kepariwisataan

Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Secara khusus kepariwisataan dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian di antara negara-negara yang sudah berkembang yang biasanya adalah negara-negara wisatawan atau negara “Pengirim Wisatawan” dengan negara-negara yang sedang berkembang yakni negara-negara kunjungan wisatawan atau negara “Penerima Wisatawan”.

Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut. Tetapi ada faktor kas lainnya yang dituntut untuk membedakan kegiatan pariwisata dari suatu kegiatan jalan-jalan “cuci mata” atau makan angin pada suatu saat tertentu.

Selain itu, ada faktor-faktor kas yang dimaksud bepergian, sifat sementara bebergian tersebut penggunaan fasilitas wisata dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berkreasi. Dari faktor tersebut, bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka, melainkan orang yang berpariwisata berbisnis.

Segi lain pariwisata hendaknya dilihat dari sudut pandang negara penerima wisatawan. Didalam konteks ini pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik negara maju atau sedang berkembang, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri, diantaranya : titik berat tulang punggung perekonomian dewasa ini sedang beralih dari industri klasik, zaman : Revolusi Industri, ini mempunyai dimensi-dimensi dan persepesi-persepesi yang bervariasi pula. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang komplek, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cendra mata. Begitu juga penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Definisi kalasik mengenai industri ini, sudah membuka jalan pendekatan secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa indutri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa industri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang tertentu. Suatu industri dianggap oleh konsumen harus saling menunjang secara sempurna, walaupun secara fisik industri itu mungkin berbeda. Definisi itu dapat juga diperluas pengertiannya sehingga mencakup badan-badan usaha yang menghasilkan suatu jenis produksi melalui proses yang sama.

Apakah jasa-jasa termasuk pada kelompok pengertian industri atau tidak, pertanyaan ini hanya masalah sematik (arti kata) istilah industri itu. Mendesaknya kebutuhan dalam kehidupan ekonomi modern telah mengakibatkan begitu kompleksnya bidang produksi dan begitu bervariasinya aktivitas produksi sehingga pengertian kita mengenai apa yang dimaksud dengan istilah industri harus ditinjau kembali. Suatu produk apakah yang dapat dijamah atau tidak dapat dijamah, jika memenuhi kebutuhan tertentu manusia, haruslah dianggap sebagai suatu produk industri. Jika serangkaian suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai badan usaha dan organisasi kerja menunjukan secara khusus bahwa fungsi mereka secara menyeluruh ada kaitan dan membuktikan kedudukan mereka di dalam kehidupan ekonomi, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri.

2.2 Indikator Ekonomi Periwisata

Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha pariwisata. Beberapa kendala ekonomi dapat mempengaruhi pengembangan yang diharapkan antara lain :

- Ketidakpastian pengendalian inflasi

- Pengangguran yang berkembang terus

- Proteksi yang mempengaruhi perdagangan valuta asing

- Devaluasi mata uang (atau revaluasi)

- Perubahan atas pajak / fiskal keberangkatan

Inflasi dapat mempengaruhi investasi pariwisata menjadi tinggi, karenanya harga jual daerahtujuan wisata menjadi mahal. Hal ini dapat mempengaruhi arus kunjungan wisatawan. Kenaikan bahan bakar minyak yang tidak terkendali (krisis energi) menyebabkan banyak perusahaan penerbangan menghentikan operasinya, karenanya banyak wisatawan yang tidak terangkut menuju daerah tujuan wisata. Unsur lain yang mempengaruhi pengambangan pariwisata, adanya issue yang menyatakan pengembangan pariwisata akan merusak kelestarian lingkungan alam, sosial dan budaya. Untuk hal tersebut setiap upaya pengembangan pariwisata hendaknya dimulai dengan membuat Analisa Dampak lingkungan terlebih dahulu. Kegiatan ini akan meningkatkan biaya pengembangan pariwisata tersebut.

2.3 Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata

1. Peranan Pemerintah dalam Ekonomi Pariwisata

Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick yielding.

Disamping itu kita mengetahui, bahwa bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku industri lain terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Seperti terjadi pada sektor lain, kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata ada yang memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung. Selain dari hal diatas ada kemungkinan suatu kebijakan ekonomi pemerintah memberikan dampak langsung pada sektor lain tetapi dapat memberikan dampak tidak langsung bagi sektor pariwisata. Tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk :

(a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran

(b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional.

(c) Menyiapkan tenaga kerja

(d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan.

(e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial

(f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiscal

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata digambarkan sebagai berikut :

REGULASI

Lisensi, perencana, klasifikasi system, pengupahan
PENERIMAAN

Pajak, Retribusi

PENGELUARAN

Infrastruktur, Investasi, bantuan, pinjaman

REDISTRIBUSI

Pajak, kesejahteraan, pelatihan

EKONOMI

Pemasok Konsumen

2. Pajak dalam Pariwisata

Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :

- Sumber pendapatan

- Sumber biaya bagi sektor lain.

Tetapi di beberapa negara pariwisata masih tidak menonjol aktivitas kegiatan sehingga peranan dalam perolehan pendapatan tidak terperhatikan. Sebaliknya dalam rangka otonomi daerah , pariwisata banyak diandalkan sebagai unsure utama dalam PAD. Pajak dalam pariwisata bisa dalam bentuk :

- Pajak atas produk pariwisata biasa dalam bentuk

- Pajak dibebankan kepada konsumen yang bertindak sebagai wisatawan

- Pajak dibebankan kepada pemakai jasa pariwisata.

Beberapa negara mengatur pajak atas lalu lintas perjalanan terutama untuk perjalanan keluar.

- Indonesia menerapkan pembayaran fiskal (hakekatnya sama dengan pajak/bagi warga negaranya yang bepergian keluar)

- Paraguay dann Venezuela memberlakukan pajak kedatangan (arrival tour) bagi semua wisatawan.

- Hampir semua negara memberlakukan pajak keberangkatan (departure tax) dalam bentuk airport tax / harbour tax.

3. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata

Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :

- Investasi dan pemeliharaan infrastruktur

- Fasilitas pengembangan pariwisata

- Pemasaran pariwisata

Investasi infrastruktur pada umumnya disiapkan pemerintah bagi kepentingan ekonomi seluruh sektor tidak hanya sektor pariwisata saja. Hanya bagian kecil dalam aktivitas pariwisata infrastrukturnya dibangun oleh sektor pariwisata. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata, karena melihat akan tumbuhnya pendapatan dari kegiatan pariwisata yang terwujud dari adanya pengembangan tersebut. Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan pariwisata :

a. Pengeluaran langsung :

- Subsidi / bantuan

- Partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan

- Bunga Bank

- Bantuan bagi penelitian

- Bantuan bagi pendidikan dan pelatihan

b. Reduksi dari reabilitas

- Reduksi pajak

- Bebas – pajak bagi barang / jasa tertentu

c. Jaminan / Garansi

- Jaminan atas pinjaman komesrsial

- Jaminan ijin atas pekerja asing

Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :

- Riset dan kegiatan pemasaran (NTO)

- Public Relation

- Iklan dan promosi lainnya

- Komunikasi dan distribusinya

- Pengembangan produk

4. Pengawasan Ekonomi Dalam Pariwisata

Pemerintah turut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :

a. Peraturan perlindungan terhadap konsumen

b. Peraturan tentang keteraturan pemasaran

Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :

- Pemasok barang / jasa

- Kuantitas barang / jas serta uang yang diperdagangkan

- Harga yang diciptakan

- Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan

- Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka)

- Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen

- Klasifikasi fasilitas akomodasi

- Pengaturan harga atas pasokan produk

Deregulasi dalam pariwisata (perjalanan) ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam hal :

- Penurunan tarif transportasi (udara) dengan penurunan biaya promosi, membuat konsumen lebih bergairah mengadakan perjalanan.

- Integrasi antar perusahaan perjalanan atau integrasi antar perusahaan perjalanan dengan perusahaan komponen paket wisata lainnya akan menimbulkan suatu produk yang bersaing dengan produk paket wisata biasa.

- Peraturan subsidi silang antar rute penerbangan dengan rute penerbangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan keberlangsungan operasi penerbangan bagi kedua rute tersebut.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pemaparan paper di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha pariwisata.

2. Peranan-peranan Pemerintah dalam pariwisata, adalah sebagai berikut :

a. Peranan Pemerintah dalam ekonomi pasar

b. Pajak dalam pariwisata

c. Pengeluaran Pemerintah dalam pariwisata

d. Pengawasan Pemerintah dalam pariwisata.

3. Pariwisata dapat dipandang sebagai industri dalam lingkupan kepariwisataan yang menunjang perekonomian dalam pembangunan.

3.2 Saran-Saran

Dengan telah diketahuinya peranan pemerintah dalam kepariwisataan, maka diharapkan segenap pelaku-pelaku pariwisata, khususnya di Indonesia agar menaati dan memperhatikan kebijakan-kebijan pemerintah dalam hubungannya dengan pariwisata sebagai salah satu industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

www.geogle.co.id

Wahab,S. “Manajemen Kepariwisataan”. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta

Read More → Apa Peran Pemerintah dalam Industri Pariwisata Indonesia??

Dampak dan Peranan IPTEK di Indonesia

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui,teknologi kini telah merembes dalam kehidupan kebanyakan manusia bahkan dari kalangan atas hingga menengah kebawah sekalipun.Dimana upaya tersebut merupakan cara atau jalan di dalam mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat martabat manusia.

Atas dasar kreatifitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK dalam rangka untuk mengolah SDA yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.Dimana dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan beradab,agar semua masyarakat mengecam IPTEK secara merata.Begitu juga diharapkan SDM nya bisa lebih baik lagi,apalagi banyak kemudahan yang kita dapatkan.Namun,berbanding terbalik dengan realita yang ada karena semakin canggih perkembangan teknologi,telah membuat masyarakat menjadi malas yang disebabkan oleh kemudahan-kemudahan yang ada tersebut.Ambil saja salah satu contoh perkembangan IPTEK dibidang telekomunikasi dimana zaman dahulu handphone itu sangat langka karena harganya yang mahal berbeda dengan sekarang harga handphone sudah sangat murah dan menjangkau lapisan menengah ke bawah.

Disatu sisi telah terjadi perkembangan yang sangat baik sekali di aspek telekomunikasi,namun pelaksanaan pembangunan IPTEK masih belum merata. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang putus harapannya untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi tersebut.Hal itu dikarenakan tingginya biaya pendidikan yang harus mereka tanggung.Maka dari itu,pemerintah perlu menyikapi dan menanggapi masalah-masalah tersebut, agar peranan IPTEK dapat bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

Adapun Rumusan Masalah yang dapat penulis angkat yaitu bagaimana pelaksanaan dan pengembangan IPTEK di Indonesia serta apakah peranan IPTEK ditengah zaman yang semakin pesat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia?

PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DI INDONESIA

Peradaban bangsa dan masyarakat dunia di masa depan sudah dipahami dan disadari akan berhadapan dengan situasi serba kompleks dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sebut saja antara lain; cloning, cosmology, cryonics, cyberneties, exobiology, genetic, engineering dan nanotechnology. Cabang-cabang IPTEK itu telah memunculkan berbagai perkembangan yang sangat cepat dengan implikasi yang menguntungkan bagi manusia atau sebaliknya.

Untuk mendayagunakan Iptek diperlukan nilai-nilai luhur agar dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan 4 (empat) nilai luhur pembangunan Iptek Nasional, yaitu :

1. Accountable, penerapan Iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis

2. Visionary, pembangunan Iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis dimasa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas.

3. Innovative, asal katanya adalah “innovere” yang artinya temuan baru yang bermanfaat. Nilai luhur pembangunan Iptek artinya adalah berorientasi pada segala sesuatu yang baru, dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru dalam upaya inovatif untuk meningkatkan produktifitas.

4. Excellence, keseluruhan tahapan pembangunan Iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa harus baik, yang terbaik atau berusaha menuju yang terbaik.

Pesatnya kemajuan Iptek memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Iptek untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global.

B. DAMPAK PERKEMBANGAN IPTEK DI INDONESIA

1. Perkembangan Iptek disamping bermanfaat untuk kemajuan hidup Indonesia juga memberikan dampak negatif. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan IPTEK untuk menekan dampaknya seminimal mungkin, antara lain :

1). Menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat.

2). Teknilogi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu.

3). Memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

2. Dampaknya dalam :

a. Penyediaan Pangan

Perkembangan IPTEK dalam bidang pangan dimungkinkan karena adanya pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian terutama dalam peningkatan produktivitas melalui penerapan varitas unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pola tanaman dan pengairan. Namun di sisi lain perkembangan tersebut berdampak fatal, misalkan saja penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama ternyata dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia.

b. Penyediaan Sandang

· Pada awalnya bahan sandang dihasilkan dari serat alam seperti kapas, sutra, woll dan lain-lain

· Perkembangan teknologi matrial polimer menghasilkan berbagai serat sintetis sebagai bahan sandang seperti rayon, polyester, nilon, dakron, tetoron dan sebagainya

· Kulit sintetik juga dapat dibuat dari polimer termoplastik sebagai bahan sepatu, tas dan lain-lain

· Teknologi pewarnaan juga berkembang seperti penggunaan zat azo dan sebagainya.

c. Penyediaan Papan

· Teknologi papan bersangkut paut dengan penyediaan lahan dan bidang perencanaan seperti city planning, kota satelit, kawasan pemukiman dan sebagainya yang berkaitan dengan perkembangan penduduk

· Awalnya bahan pokok untuk papan adalah kayu selanjutnya dikembangkan teknologi matrial untuk mengatasi kekurangan kayu

· Untuk mengatasi kekurangan akan lahan dikembangkan teknologi gedung bertingkat, pembentukan pulau-pulau baru, bahkan tidak menutup kemungkinan pemukiman ruang angkasa.

d. Peningkatan Kesehatan

· Perkembangan Imu Kedeokteran seperti : ilmu badah dan lain-lain

· Penemuan alat-alat kedokteran seperti : stetoskup, USG, dan lain-lain

· Penemuan obat-obatan seperti anti biotik, vaksin dan lain-lain

· Penemuan radio aktif untuk mendeteksi penyakit secara tepat seperti tumor dan lain-lain

· Penelitian tentang kuman-kuman penyakit dan lain-lain.

e. Penyediaan Energi

· Kebutuhan akan energi

· Sumber-sumber energi

· Sumber energi konvensional tak dapat diperbaharui

· Sumber energi pengganti yang tak habis pakai

· Konversi energi dari satu bentuk kebentuk yang lain.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan zaman dengan sendirinya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Visi dan misi IPTEK dirumuskan sebagai panduan untuk mengoptimalkan setiap sumber daya IPTEK yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah diberlakukan sejak 29 Juli 2002, merupakan penjabaran dari visi dan misi IPTEK sebagaimana termaksud dalam UUD 1945 Amandemen pasal 31 ayat 5, agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah besrta seluruh rakyat dengan sebaik-baiknya. Selain itu pula perkembangan IPTEK di berbagai bidangdi tengah perkembangan zaman yang semakin pesat semestinya dapat meningkatkan kualitas SDM di tengah bermunculannya dampak negative dari adanya perkembangan IPTEK, sehingga diperlukan pemikiran yang serius dan mantap dalam menghadapi permasalahan dalam penemuan-penemuan baru tersebut.

Read More → Dampak dan Peranan IPTEK di Indonesia

Persaingan SDM Indonesia di Tingkat Global

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan issu-issu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).

PEMBAHASAN

1. Sumber Daya Manusia Indonesia

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.

Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.
Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi.

2. Dampak IPTEK Terhadap SDM Indonesia

Pengaruh IPTEK terhadap peningkatan SDM Indonesia khususnya dalam persaingan global dewasa ini meliputi berbagai aspek dan merubah segenap tatanan masyarakat. Aspek-aspek yang dipengaruhi, adalah sebagai berikut :

1. Dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat luas. Teknologi ini dapat menghilangkan batas geografis pada tingkat negara maupun dunia.

2. Aspek Ekonomi.

Dengan adanya IPTEK, maka SDM Indonesia akan semakin meningkat dengan pengetahuan-pengetahuan dari teknologi tersebut. Dengan kemajuan SDM ini, tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia. Berkaitan dengan pasar global dwasa ini, tidaklah mungkin jika suatu negara dengan tingkat SDM rendah dapat bersaing, untuk itulah penguasaan IPTEK sangat penting sekali untuk dikuasai.

Selain itu, tidak dipungkiri globalisasi telah menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat di masa kini akibat pengaruh negatif dari globalisasi.

3. Aspek Sosial Budaya.

Globalisasi juga menyentuh pada hal-hal yang mendasar pada kehidupan manusia, antara lain adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), melestarikan lingkungan hidup serta berbagai hal yang menjanjikan kemudahan hidup yang lebih nyaman, efisien dan security pribadi yang menjangkau masa depan, karena didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang timbul diakibatkannya ikatan-ikatan tradisional yang kaku, atau dianggap tidak atau kurang logis dan membosankan. Akibat nyata yang timbul adalah timbulnya fenomena-fenomena paradoksal yang muaranya cenderung dapat menggeser paham kebangsaan/nasionalisme. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya tanggapan masyarakat atas kasus-kasus yang terjadi dinilai dengan didasarkan norma-norma kemanusiaan atau norma-norma sosial yang berlaku secara umum (Universal internasional).

PENUTUP

Dari uraian diatas mengenai IPTEK dalam upaya peningkatan SDM Indonesia di era globalisasi ini, sudah jelas bahwa dengan adanya IPTEK sudah barang tentu menunjang sekali dalam kaitannya meningkatkan kualitas SDM kita. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka Indonesia akan lebih siap menghadapi era globalisasi dewasa ini.

Perlu sekali diperhatikan, bahwasannya dengan adanya IPTEK dalam era globalisasi ini, tidak dipungkiri juga akan menimbulkan dampak yang negatif dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, budaya maupun imformasi dan komunikasi, untuk itulah filtrasi sangat diperlukan sekali dalam penyerapan IPTEK, sehingga dampak negatif IPTEK dalam upaya peningkatan SDM dapat ditekan seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

www.geogle/SDM Indonesia dalam persaingan global/.co.id

Read More → Persaingan SDM Indonesia di Tingkat Global

Beban atau Sumberdaya Jumlah Penduduk Indonesia

1. Pendahuluan

Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah Negara, sebab tidak dapat dipungkiri peran aktif penduduk dalan menjalankan pemerintahan di suatu Negara memiliki andil yang sangat besar. Selain, sebagai penggerak aktif dalam suatu Negara, penduduk juga akan menentukan arah pemerintahan sebuah Negara. Penduduk sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang dijalani oleh Negara itu sendiri. Negara tidak akan terbentuk tanpa adanya penduduk. Sebagai suatu potensi dan kekuatan, penduduk akan menempati urutan ke-2 setelah wilayah, sebab pada pada hakikatnya unsur utama dalam Negara adalah wilayah dan penduduk.

Berdasarkan estimasi yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 6,5 milyar jiwa pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Pada tanggal 19 Oktober 2012 pukul 03.36 WIB, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 milyar jiwa. Menurut badan yang sama, jumlah penduduk Indonesia pada sensus tahun 2005 menempati peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penduduk 241.973.879 jiwa.jumlah itu merupakan sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah Negara seperti Indonesia yang memiliki wilayah perairan lebih besar dibandingkan wilayah daratannya. Hal ini bisa menjadi sebuah beban bila dalam manajemen kependudukan kaitannya dengan sumberdaya tidak menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan penduduk, sedangkan bila dalam perjalanannya terdapat keseimbangan terhadap jumlah penduduk dan kualitas penduduknya juga menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan penduduk yang ada, maka bisa jadi jumlah penduduk yang besar itu menjadi sumberdaya yang potensial untuk meningkatkan kemajuan suatu Negara.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Setelah perang dunia berakhir ditahun 1945, penduduk dunia terus berkembang dengan pesat. Berbagai penyakit, peperangan yang muncul sesudah PD 2, bencana alam dan program KB yang dicanangkan dibeberapa Negara tidak mampu menahan laju pertumbuhan penduduk dunia. Menurut situs GeoHive pada tahun 1950 jumlah penduduk dunia kurang lebih 2,5 milyar jiwa. Tahun 2008 ini telah mencapai 6,7 milyar jiwa dan diperkirakan tahun 2012 nanti akan menembus angka 7 milyar jiwa. Menurut perkiraan GeoHive tahun 2050 nanti penduduk dunia akan mencapai 9,5 milyar jiwa.

Populasi penduduk dunia pada tahun 1950 dan tahun 2008 menurut situs GeoHive adalah seperti pada rincian dibawah ini:

Populasi tahun 1950

China 562,579,779

USA 152,271,000

Russia 101,936,816

Japan 83,805,000

World 2,555,948,654

Populasi tahun 2008

1. China 1,333,207,572

2. India 1,154,845,005

3. USA 304,838,948

4. Indonesia 238,567,492

5. Brazil 197,254,181

World 6,736,383,012

Populasi sekarang adalah sekitar empat kali lipat dari populasi pada 1900. Jumlah tersebut lebih dari 3,5 kali lipat populasi pada awal abad ke-20 dan sekitar dua kali lipat jumlah penduduk dunia pada 1960. Meskipun ini adalah nilai perkiraan, tapi kecenderungan pertumbuhan penduduk dunia diperoleh berdasarkan data data yang mendukukung. Laporan yang dikeluarkan lembaga tersebut pada Maret 2004 menyebutkan jumlah populasi penduduk dunia telah mencapai angka 6 miliar jiwa. Saat ini, rata-rata terjadinya kelahiran adalah 4,4 orang setiap detik. Pertambahan tercepat terjadi saat kenaikan dari angka 5 miliar ke 6 miliar yang hanya membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Penyebab utamanya adalah selisih angka kelahiran dan kematian yang sangat tinggi di berbagai negara.

"Apa yang perlu mendapat perhatian, bukanlah sekedar perbedaan tingkat pertumbuhan di masing-masing negara, namun perbedaan hal yang berhubungan dengan kecenderungan ini, yaitu standar hidup, kesehatan, dan prospek ekonomi," kata Mary Kent, salah satu penulis laporan berjudul Global Demographic Divide dari Biro Referensi Populasi yang diterbitkan Januari 2006. Kent yang juga editor Population Bulletin bersama Carl Haub, seorang ahli demografi senior di Biro Referensi Populasi melaporkan adanya penurunan jumlah populasi di Eropa. Sebaliknya, tetap terjadi pertumbuhan jumlah penduduk di negara-negara berkembang.

Angka kesuburan yang menurun secara drastis selama abad ke-20 terjadi bersamaan dengan meningkatkan kualitas kesehatan, perencanaan keluarga yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi. Namun, kedua tren penurunan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing negara sama-sama terjadi.

Faktanya, laju pertumbuhan penduduk secara global semakin meningkat selama 50 tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju pertumbuhannya, namun dari hasil pengamatan, hanya sedikit berkurang.
Menurut Kent dan Haub, sebagian besar negara akan menghadapi pertumbuhan penduduk setidaknya hingga 2050. Diperkirakan hal tersebut akan menyumbang tambahan penduduk sekitar 3 miliar. Sehingga pada akhir 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9 miliar.

a. Sarana Kesehatan

Pemenuhan sarana kesehatan perlu untuk dikaji lebih lanjut, apa sebab bila dalam pemenuhan sarana kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah. Hal ini akan menjadikan sebuah masalah baru yang akan menambah masalah yang telah ada sebelumnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana kesehatan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan, diantaranya dengan membuat jaminan pemeliharaan kesehatan berupa asuransi sosial kesehatan seperti penduduk negara maju. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (RUU JKN) beserta naskah akademisnya telah disosialisasikan ke berbagai pihak termasuk DPR. Diharapkan tahun ini RUU JKN ini bisa dibahas oleh DPR. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sedang disusun pemerintah. Jaminan Sosial itu meliputi jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jaminan kesejahteraan karyawan serta jaminan pemeliharaan kesehatan. JKN merupakan satu dari lima subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang baru direvisi oleh Departemen Kesehatan dalam rangka menyesuaikan dengan desentralisasi kelima subsistem itu adalah pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan. Departemen Kesehatan menata pembiayaan kesehatan mengingat biaya kesehatan terus meningkat seiring inflasi dan kemajuan teknologi kedokteran. Anggaran pembangunan kesehatan pemerintah akan digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat (public health) dan upaya kesehatan perorangan penduduk miskin. Sedang upaya kesehatan perorangan penduduk mampu harus dibiayai sendiri lewat kepesertaan dalam asuransi sosial kesehatan (JKN). Dalam RUU JKN disebutkan asuransi bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Preminya 6-8 persen dari penghasilan. Setengahnya dibayar pekerja, sisanya ditanggung majikan/perusahaan. Premi penduduk miskin ditanggung negara. Premi sektor formal dipotong dari pendapatan, sedangkan premi sektor informal dikumpulkan dengan sistem tersendiri. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Administrasi SJSN yang bersifat wali amanah. Sedangkan pengelolanya adalah badan-badan yang bersifat nirlaba. Jika SJSN diterapkan, ansuransi kesehatan pegawai negeri (Askes) dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (Jamsostek) akan diintegrasikan, sehingga hanya ada satu asuransi kesehatan wajib. Seluruh penduduk yang tercakup akan mendapat layanan kesehatan dasar standar. Bagi penduduk mampu yang menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih “mewah” bisa menambah keikutsertaan pada asuransi kesehatan komersial maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela. Saat ini Peraturan Pemerintah tentang JPKM sukarela sedang diproses. Dalam JKN ada standar pelayanan dan standar mutu yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas, rumah sakit) yang ikut serta harus mengikuti standar. Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu peserta asuransi, badan administrasi, badan pengelolah dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan utilisasi dan penanganan keluhan. Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu. Nantinya tidak boleh lagi ada pemeriksaan, pemberian obat atau tindakan yang berlebihan. Misalnya, bedah caesar tanpa indikasi. Sebaliknya, pelayanan kesehatan tidak boleh kurang dari standar. Peserta berhak mengadu dan keluhan akan ditangani. Jika terbukti, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kena sanksi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan terdorong meningkatkan mutu pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien, karena hampir tidak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat sekarang ini.

b. Sarana Pendidikan

Kebutuhan akan pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan pokok penduduk yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sebab hal ini sangat terkait dengan indikator laJu pertumbuhan penduduk lainnya. Pemenuhan sarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memenuhi permintaan masyarakat terutama bila terkait dengan laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Ada 2 aspek yang perlu dipersiapkan terkait pembangunan pendidikan SDM yang berhubungan dengan ketahanan nasional bangsa, antara lain, yaitu :

1. Aspek Massif

a) Memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya

b) Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi (spasial) dengan adanya beberapa pusat-pusat pendidikan unggulan yang sifatnya pemberdaya institusi pendidikan lainnya

c) Program pendidkan tentang memberdayakan alam, kearifan pemanfaatannya dan pemeliharaan lingkungannya

d) Penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pembangunan yang benar

e) Penguatan pengetahuan sosial budaya dan kemasyarakatan agar terjadi sistem yang maju secara bersama-sama serta

f) Pemahaman kesadaran dan pengetahuan bela Negara yang menjadi dasar munculnya jiwa kejuangan dalam mempertahankan bangsa dan Negara

2. Aspek Dinamik

a) Suatu kegiatan berkelanjutan melalui pola kajian ideologis tentang Pancasila dan paham yang lain, yang akan memperkokoh ideologi bangsa yang dinamik yaitu Pancasila yang dapat dan ikut tumbuh dalam difusi paham-paham universal dan global

b) Pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan arif dalam menghasilkan tatanan dan regulasi serta menjalankannya secara taat asas

c) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang visioner mampu mensinergikan keinginannya ke gerak pembangunan pemerintah

d) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi, melakukan prevensi dan adaptasi serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri agar tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia

c. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak dapat ditunda lagi upaya pemenuhannya. Hal itu merupakan bagian yang penting terutama terkait dengan proses dan ciri makhluk hidup yaitu makan. Pertumbuhan penduduk, baik dunia maupun Indonesia menjadi permasalahn paling mendasar dalam pemenuhan pangan. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, Indonesia akan menghadapi masalah penyediaan pangan dan pemeliharaan gizi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat permintaan pangan yang tinggi. Sebetulnya, permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan ini justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia sebagai Negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduk tergantung pada sektor pertanian.

Ketahanan pangan merupakan isu yang amat penting yang mesti ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Ketahanan pangan mengandung nilai intrinsik dan instrumental (Sen, 1989; Simatupang, 2006) yang tak ternilai besarnya. Secara intrinsik, terjaminnya ketahanan pangan esensial untuk eksistensi kehidupan yang sehat secara ekonomi dan terhormat secara social. Itulah sebabnya perolehan pangan yang cukup sesuai norma gizi merupakan hak azasi manusia karena hidup dan kehidupan yang sehat adalah hak azasi manusia. Ketahanan pangan merupakan indikator kesejahteraan individu (keluarga) sehingga mestinya menjadi salah satu tujuan utama pembangunan. Ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk pembangunan sumberdaya manusia yang sehat menjadikannya sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dan didukung oleh insan yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan yang mantap juga esensial untuk menjaga stabilitas sosial-politik yang pada gilirannya berfungsi sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan. Orang kelaparan akan berbuat apa saja, termasuk melawan hukum, untuk memperoleh bahan pangan. Kita sudah kerap mendengar insiden penjarahan gudang atau toko bahan pangan tatkala terjadi ancaman ketahanan pangan di suatu wilayah. Singkatnya, ketahanan pangan merupakan tujuan akhir sekaligus instrumen (tujuan antara) pembangunan sehingga mesti dijadikan prioritas penanganan pemerintah bersama semua masyarakat. Terjaminnya ketahanan pangan sebagai syarat untuk menjamin hak azasi atas pangan bagi semua individu, kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Negara, dan pelaksanaan pembangunan merupakan alasan utama kenapa ketahanan pangan menjadi masalah bersama umat manusia dan oleh karenanya menjadi prioritas “Millenium Development Goals PBB (MDG-PBB)”. Ada beberapa strategi induk yang dapat dilakukan terkait dengan ketahanan pangan nasional, antara lain :

1) Pertumbuhan ekonomi Negara berkualitas tinggi (pro-poor growth). Masalah rawan pangan Negara Indonesia yang utama adalah masalah akses akibat kemiskinan yang mestinya diatasi melalui pertumbuhan ekonomi Negara yang berpihak pada sebagian besar kaum miskin.

2) Penurunan tekanan penduduk terhadap lahan. Kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang terjadi adalah karena tingginya tekanan penduduk sehingga mestinya diatasi dengan mengurangi tekanan penduduk tersebut.

3) Revitalisasi pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian dan vitalitas sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan yang diindikasikan oleh laju pertumbuhan dan stabilitas produksi yang cenderung menurun.

4) Pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Keamanan pangan di wilayah Negara Indonesia rentan terhadap anomali iklim dan faktor resiko lainnya sehingga adanya sistem kewaspadaan pangan dan gizi esensial untuk dimanfaatkan.

5) Pengembangan sistem penyelamatan bagi penderita kurang gizi kronis. Prevalensi kurang gizi kronis di wilayah Negara Indonesia masih cukup tinggi dan hanya dapat diatasi melalui bantuan penyelamatan khusus dari pemerintah.

6) Pengembangan usaha non-pertanian, termasuk usaha terkait pertanian off-farm.

7) Fasilitas migrasi penduduk baik melalui pengerahan tenaga kerja maupun transmigrasi penduduk ke luar wilayah.

d. Kesempatan kerja/lapangan pekerjaan

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pula pada penyediaan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan. Dimana tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun sekitar 1,3 persen dan bila hal ini dibiarkan, walaupun tingkat ekonomi kita tinggi tetapi tetap tidak dapat menaikkan kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk pada tahun 2004 berada pada kisaran 17,7 persen dan pada tahun 2008 jumlah tersebut berkurang menuju 9 persen. Namun tingkat pengangguran masih berada pada kisaran 10 persen dari total angkatan kerja kita. Sementara target tingkat pengangguran pada tahun 2008 sebesar 6 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena diatas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya

3. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, kita dapat memberikan analisis terhadap 10 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia sekaligus analisis sederhana melalui tabel mengenai jumlah penduduk di 10 negara tersebut. Apakah jumlah penduduk di 10 negara yang dijadikan sampel termasuk beban bagi negaranya atau malah menjadi sumberdaya bagi Negara tersebut. Berikut tabelnya :

No.	Nama Negara	Jumlah Penduduk	Penduduk menjadi Beban atau Sumberdaya
1.	Republik Rakyat Tiongkok	1.306.313.812 jiwa	Sumberdaya
2.	India	1.103.600.000 jiwa	Beban
3.	Amerika Serikat	298.186.698 jiwa	Sumberdaya
4.	Indonesia	241.973.879 jiwa	Beban
5.	Brasil	186.112.794 jiwa	Sumberdaya
6.	Pakistan	162.419.946 jiwa	Beban
7.	Bangladesh	144.319.628 jiwa	Beban
8.	Rusia	143.420.309 jiwa	Sumberdaya
9.	Nigeria	128.771.988 jiwa	Beban
10.	Jepang	127.417.244 jiwa	Sumberdaya

Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk dapat merubah jumlah penduduk Indonesia yang besar dari beban menjadi sumberdaya berdasarkan data-data yang telah terhimpun diatas. Beberapa tahapan itu terkait pula dengan pendidikan yang dijalankan di suatu Negara tersebut. Apakah pendidikan di Negara itu telah membawa dampak yang cukup baik atau sebaliknya. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat dilakukan dalam mendukung pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi di dunia internasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, yaitu :

1. Aspek Massif

a) Memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya

b) Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi (spasial) dengan adanya beberapa pusat-pusat pendidikan unggulan yang sifatnya pemberdaya institusi pendidikan lainnya

c) Program pendidikan tentang memberdayakan alam, kearifan pemanfaatannya dan pemeliharaan limgkungannya

d) Penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pembangunan yang benar

e) Penguatan pengetahuan sosial budaya dan kemasyarakatan agar terjadi sistem yang maju secara bersama-sama serta

f) Pemahaman kesadaran dan pengetahuan bela Negara yang menjadi dasar munculnya jiwa kejuangan dalam mempertahankan bangsa dan Negara

2. Aspek Dinamik

a) Suatu kegiatan berkelanjutan melalui pola kajian ideologis tentang Pancasila dan paham yang lain, yang akan memperkokoh ideologi bangsa yang dinamik yaitu Pancasila yang dapat dan ikut tumbuh dalam difusi paham-paham universal dan global

b) Pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan arif dalam menghasilkan tatanan dan regulasi serta menjalankannya secara taat asas

c) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang visioner mampu mensinergikan keinginannya ke gerak pembangunan pemerintah

d) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi, melakukan prevensi dan adaptasi serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri agar tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia

Jumlah penduduk yang besar belum tentu juga dapat menjadi beban bagi negaranya, sebab bila penduduk yang berada di dalam Negara tersebut memiliki daya saing yang tinggi dan kompetensi yang teruji, secara otomatis penduduknya menjadi sumberdaya bagi negaranya. Ketika penduduk di suatu Negara telah menjadi sumberdaya bagi negaranya. Maka, ini merupakan suatu point penting berkenaan dengan ketahanan nasional di negaranya. Apa sebab? penduduk yang menjadi sumberdaya, mereka mempunyai kekuatan untuk dapat menghasilkan sesuatu ketika negara tersebut di embargo oleh negara lain.

Read More → Beban atau Sumberdaya Jumlah Penduduk Indonesia