Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah Negara, sebab tidak dapat dipungkiri peran aktif penduduk dalan menjalankan pemerintahan di suatu Negara memiliki andil yang sangat besar. Selain, sebagai penggerak aktif dalam suatu Negara, penduduk juga akan menentukan arah pemerintahan sebuah Negara. Penduduk sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang dijalani oleh Negara itu sendiri. Negara tidak akan terbentuk tanpa adanya penduduk. Sebagai suatu potensi dan kekuatan, penduduk akan menempati urutan ke-2 setelah wilayah, sebab pada pada hakikatnya unsur utama dalam Negara adalah wilayah dan penduduk.
Berdasarkan estimasi yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 6,5 milyar jiwa pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Pada tanggal 19 Oktober 2012 pukul 03.36 WIB, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 milyar jiwa. Menurut badan yang sama, jumlah penduduk Indonesia pada sensus tahun 2005 menempati peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penduduk 241.973.879 jiwa.jumlah itu merupakan sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah Negara seperti Indonesia yang memiliki wilayah perairan lebih besar dibandingkan wilayah daratannya. Hal ini bisa menjadi sebuah beban bila dalam manajemen kependudukan kaitannya dengan sumberdaya tidak menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan penduduk, sedangkan bila dalam perjalanannya terdapat keseimbangan terhadap jumlah penduduk dan kualitas penduduknya juga menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan penduduk yang ada, maka bisa jadi jumlah penduduk yang besar itu menjadi sumberdaya yang potensial untuk meningkatkan kemajuan suatu Negara.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk
Setelah perang dunia berakhir ditahun 1945, penduduk dunia terus berkembang dengan pesat. Berbagai penyakit, peperangan yang muncul sesudah PD 2, bencana alam dan program KB yang dicanangkan dibeberapa Negara tidak mampu menahan laju pertumbuhan penduduk dunia. Menurut situs GeoHive pada tahun 1950 jumlah penduduk dunia kurang lebih 2,5 milyar jiwa. Tahun 2008 ini telah mencapai 6,7 milyar jiwa dan diperkirakan tahun 2012 nanti akan menembus angka 7 milyar jiwa. Menurut perkiraan GeoHive tahun 2050 nanti penduduk dunia akan mencapai 9,5 milyar jiwa.
Populasi penduduk dunia pada tahun 1950 dan tahun 2008 menurut situs GeoHive adalah seperti pada rincian dibawah ini:
Populasi tahun 1950
China 562,579,779
USA 152,271,000
Russia 101,936,816
Japan 83,805,000
World 2,555,948,654
Populasi tahun 2008
1. China 1,333,207,572
2. India 1,154,845,005
3. USA 304,838,948
4. Indonesia 238,567,492
5. Brazil 197,254,181
World 6,736,383,012
Populasi sekarang adalah sekitar empat kali lipat dari populasi pada 1900. Jumlah tersebut lebih dari 3,5 kali lipat populasi pada awal abad ke-20 dan sekitar dua kali lipat jumlah penduduk dunia pada 1960. Meskipun ini adalah nilai perkiraan, tapi kecenderungan pertumbuhan penduduk dunia diperoleh berdasarkan data data yang mendukukung. Laporan yang dikeluarkan lembaga tersebut pada Maret 2004 menyebutkan jumlah populasi penduduk dunia telah mencapai angka 6 miliar jiwa. Saat ini, rata-rata terjadinya kelahiran adalah 4,4 orang setiap detik. Pertambahan tercepat terjadi saat kenaikan dari angka 5 miliar ke 6 miliar yang hanya membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Penyebab utamanya adalah selisih angka kelahiran dan kematian yang sangat tinggi di berbagai negara.
"Apa yang perlu mendapat perhatian, bukanlah sekedar perbedaan tingkat pertumbuhan di masing-masing negara, namun perbedaan hal yang berhubungan dengan kecenderungan ini, yaitu standar hidup, kesehatan, dan prospek ekonomi," kata Mary Kent, salah satu penulis laporan berjudul Global Demographic Divide dari Biro Referensi Populasi yang diterbitkan Januari 2006. Kent yang juga editor Population Bulletin bersama Carl Haub, seorang ahli demografi senior di Biro Referensi Populasi melaporkan adanya penurunan jumlah populasi di Eropa. Sebaliknya, tetap terjadi pertumbuhan jumlah penduduk di negara-negara berkembang.
Angka kesuburan yang menurun secara drastis selama abad ke-20 terjadi bersamaan dengan meningkatkan kualitas kesehatan, perencanaan keluarga yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi. Namun, kedua tren penurunan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing negara sama-sama terjadi.
Faktanya, laju pertumbuhan penduduk secara global semakin meningkat selama 50 tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju pertumbuhannya, namun dari hasil pengamatan, hanya sedikit berkurang.
Menurut Kent dan Haub, sebagian besar negara akan menghadapi pertumbuhan penduduk setidaknya hingga 2050. Diperkirakan hal tersebut akan menyumbang tambahan penduduk sekitar 3 miliar. Sehingga pada akhir 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9 miliar.
a. Sarana Kesehatan
Pemenuhan sarana kesehatan perlu untuk dikaji lebih lanjut, apa sebab bila dalam pemenuhan sarana kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah. Hal ini akan menjadikan sebuah masalah baru yang akan menambah masalah yang telah ada sebelumnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana kesehatan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan, diantaranya dengan membuat jaminan pemeliharaan kesehatan berupa asuransi sosial kesehatan seperti penduduk negara maju. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (RUU JKN) beserta naskah akademisnya telah disosialisasikan ke berbagai pihak termasuk DPR. Diharapkan tahun ini RUU JKN ini bisa dibahas oleh DPR. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sedang disusun pemerintah. Jaminan Sosial itu meliputi jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jaminan kesejahteraan karyawan serta jaminan pemeliharaan kesehatan. JKN merupakan satu dari lima subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang baru direvisi oleh Departemen Kesehatan dalam rangka menyesuaikan dengan desentralisasi kelima subsistem itu adalah pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan. Departemen Kesehatan menata pembiayaan kesehatan mengingat biaya kesehatan terus meningkat seiring inflasi dan kemajuan teknologi kedokteran. Anggaran pembangunan kesehatan pemerintah akan digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat (public health) dan upaya kesehatan perorangan penduduk miskin. Sedang upaya kesehatan perorangan penduduk mampu harus dibiayai sendiri lewat kepesertaan dalam asuransi sosial kesehatan (JKN). Dalam RUU JKN disebutkan asuransi bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Preminya 6-8 persen dari penghasilan. Setengahnya dibayar pekerja, sisanya ditanggung majikan/perusahaan. Premi penduduk miskin ditanggung negara. Premi sektor formal dipotong dari pendapatan, sedangkan premi sektor informal dikumpulkan dengan sistem tersendiri. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Administrasi SJSN yang bersifat wali amanah. Sedangkan pengelolanya adalah badan-badan yang bersifat nirlaba. Jika SJSN diterapkan, ansuransi kesehatan pegawai negeri (Askes) dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (Jamsostek) akan diintegrasikan, sehingga hanya ada satu asuransi kesehatan wajib. Seluruh penduduk yang tercakup akan mendapat layanan kesehatan dasar standar. Bagi penduduk mampu yang menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih “mewah” bisa menambah keikutsertaan pada asuransi kesehatan komersial maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela. Saat ini Peraturan Pemerintah tentang JPKM sukarela sedang diproses. Dalam JKN ada standar pelayanan dan standar mutu yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas, rumah sakit) yang ikut serta harus mengikuti standar. Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu peserta asuransi, badan administrasi, badan pengelolah dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan utilisasi dan penanganan keluhan. Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu. Nantinya tidak boleh lagi ada pemeriksaan, pemberian obat atau tindakan yang berlebihan. Misalnya, bedah caesar tanpa indikasi. Sebaliknya, pelayanan kesehatan tidak boleh kurang dari standar. Peserta berhak mengadu dan keluhan akan ditangani. Jika terbukti, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kena sanksi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan terdorong meningkatkan mutu pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien, karena hampir tidak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat sekarang ini.
b. Sarana Pendidikan
Kebutuhan akan pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan pokok penduduk yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sebab hal ini sangat terkait dengan indikator laJu pertumbuhan penduduk lainnya. Pemenuhan sarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memenuhi permintaan masyarakat terutama bila terkait dengan laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahun mengalami kenaikan.
Ada 2 aspek yang perlu dipersiapkan terkait pembangunan pendidikan SDM yang berhubungan dengan ketahanan nasional bangsa, antara lain, yaitu :
1. Aspek Massif
a) Memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya
b) Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi (spasial) dengan adanya beberapa pusat-pusat pendidikan unggulan yang sifatnya pemberdaya institusi pendidikan lainnya
c) Program pendidkan tentang memberdayakan alam, kearifan pemanfaatannya dan pemeliharaan lingkungannya
d) Penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pembangunan yang benar
e) Penguatan pengetahuan sosial budaya dan kemasyarakatan agar terjadi sistem yang maju secara bersama-sama serta
f) Pemahaman kesadaran dan pengetahuan bela Negara yang menjadi dasar munculnya jiwa kejuangan dalam mempertahankan bangsa dan Negara
2. Aspek Dinamik
a) Suatu kegiatan berkelanjutan melalui pola kajian ideologis tentang Pancasila dan paham yang lain, yang akan memperkokoh ideologi bangsa yang dinamik yaitu Pancasila yang dapat dan ikut tumbuh dalam difusi paham-paham universal dan global
b) Pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan arif dalam menghasilkan tatanan dan regulasi serta menjalankannya secara taat asas
c) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang visioner mampu mensinergikan keinginannya ke gerak pembangunan pemerintah
d) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi, melakukan prevensi dan adaptasi serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri agar tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia
c. Kebutuhan Pangan
Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak dapat ditunda lagi upaya pemenuhannya. Hal itu merupakan bagian yang penting terutama terkait dengan proses dan ciri makhluk hidup yaitu makan. Pertumbuhan penduduk, baik dunia maupun Indonesia menjadi permasalahn paling mendasar dalam pemenuhan pangan. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, Indonesia akan menghadapi masalah penyediaan pangan dan pemeliharaan gizi masyarakat.
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat permintaan pangan yang tinggi. Sebetulnya, permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan ini justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia sebagai Negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduk tergantung pada sektor pertanian.
Ketahanan pangan merupakan isu yang amat penting yang mesti ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Ketahanan pangan mengandung nilai intrinsik dan instrumental (Sen, 1989; Simatupang, 2006) yang tak ternilai besarnya. Secara intrinsik, terjaminnya ketahanan pangan esensial untuk eksistensi kehidupan yang sehat secara ekonomi dan terhormat secara social. Itulah sebabnya perolehan pangan yang cukup sesuai norma gizi merupakan hak azasi manusia karena hidup dan kehidupan yang sehat adalah hak azasi manusia. Ketahanan pangan merupakan indikator kesejahteraan individu (keluarga) sehingga mestinya menjadi salah satu tujuan utama pembangunan. Ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk pembangunan sumberdaya manusia yang sehat menjadikannya sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dan didukung oleh insan yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan yang mantap juga esensial untuk menjaga stabilitas sosial-politik yang pada gilirannya berfungsi sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan. Orang kelaparan akan berbuat apa saja, termasuk melawan hukum, untuk memperoleh bahan pangan. Kita sudah kerap mendengar insiden penjarahan gudang atau toko bahan pangan tatkala terjadi ancaman ketahanan pangan di suatu wilayah. Singkatnya, ketahanan pangan merupakan tujuan akhir sekaligus instrumen (tujuan antara) pembangunan sehingga mesti dijadikan prioritas penanganan pemerintah bersama semua masyarakat. Terjaminnya ketahanan pangan sebagai syarat untuk menjamin hak azasi atas pangan bagi semua individu, kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Negara, dan pelaksanaan pembangunan merupakan alasan utama kenapa ketahanan pangan menjadi masalah bersama umat manusia dan oleh karenanya menjadi prioritas “Millenium Development Goals PBB (MDG-PBB)”. Ada beberapa strategi induk yang dapat dilakukan terkait dengan ketahanan pangan nasional, antara lain :
1) Pertumbuhan ekonomi Negara berkualitas tinggi (pro-poor growth). Masalah rawan pangan Negara Indonesia yang utama adalah masalah akses akibat kemiskinan yang mestinya diatasi melalui pertumbuhan ekonomi Negara yang berpihak pada sebagian besar kaum miskin.
2) Penurunan tekanan penduduk terhadap lahan. Kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang terjadi adalah karena tingginya tekanan penduduk sehingga mestinya diatasi dengan mengurangi tekanan penduduk tersebut.
3) Revitalisasi pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian dan vitalitas sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan yang diindikasikan oleh laju pertumbuhan dan stabilitas produksi yang cenderung menurun.
4) Pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Keamanan pangan di wilayah Negara Indonesia rentan terhadap anomali iklim dan faktor resiko lainnya sehingga adanya sistem kewaspadaan pangan dan gizi esensial untuk dimanfaatkan.
5) Pengembangan sistem penyelamatan bagi penderita kurang gizi kronis. Prevalensi kurang gizi kronis di wilayah Negara Indonesia masih cukup tinggi dan hanya dapat diatasi melalui bantuan penyelamatan khusus dari pemerintah.
6) Pengembangan usaha non-pertanian, termasuk usaha terkait pertanian off-farm.
7) Fasilitas migrasi penduduk baik melalui pengerahan tenaga kerja maupun transmigrasi penduduk ke luar wilayah.
d. Kesempatan kerja/lapangan pekerjaan
Peningkatan jumlah penduduk berdampak pula pada penyediaan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan. Dimana tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun sekitar 1,3 persen dan bila hal ini dibiarkan, walaupun tingkat ekonomi kita tinggi tetapi tetap tidak dapat menaikkan kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk pada tahun 2004 berada pada kisaran 17,7 persen dan pada tahun 2008 jumlah tersebut berkurang menuju 9 persen. Namun tingkat pengangguran masih berada pada kisaran 10 persen dari total angkatan kerja kita. Sementara target tingkat pengangguran pada tahun 2008 sebesar 6 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena diatas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya
3. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, kita dapat memberikan analisis terhadap 10 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia sekaligus analisis sederhana melalui tabel mengenai jumlah penduduk di 10 negara tersebut. Apakah jumlah penduduk di 10 negara yang dijadikan sampel termasuk beban bagi negaranya atau malah menjadi sumberdaya bagi Negara tersebut. Berikut tabelnya :
| No. | Nama Negara | Jumlah Penduduk | Penduduk menjadi Beban atau Sumberdaya |
| 1. | Republik Rakyat Tiongkok | 1.306.313.812 jiwa | Sumberdaya |
| 2. | India | 1.103.600.000 jiwa | Beban |
| 3. | Amerika Serikat | 298.186.698 jiwa | Sumberdaya |
| 4. | Indonesia | 241.973.879 jiwa | Beban |
| 5. | Brasil | 186.112.794 jiwa | Sumberdaya |
| 6. | Pakistan | 162.419.946 jiwa | Beban |
| 7. | Bangladesh | 144.319.628 jiwa | Beban |
| 8. | Rusia | 143.420.309 jiwa | Sumberdaya |
| 9. | Nigeria | 128.771.988 jiwa | Beban |
| 10. | Jepang | 127.417.244 jiwa | Sumberdaya |
Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk dapat merubah jumlah penduduk Indonesia yang besar dari beban menjadi sumberdaya berdasarkan data-data yang telah terhimpun diatas. Beberapa tahapan itu terkait pula dengan pendidikan yang dijalankan di suatu Negara tersebut. Apakah pendidikan di Negara itu telah membawa dampak yang cukup baik atau sebaliknya. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat dilakukan dalam mendukung pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi di dunia internasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, yaitu :
1. Aspek Massif
a) Memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya
b) Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi (spasial) dengan adanya beberapa pusat-pusat pendidikan unggulan yang sifatnya pemberdaya institusi pendidikan lainnya
c) Program pendidikan tentang memberdayakan alam, kearifan pemanfaatannya dan pemeliharaan limgkungannya
d) Penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pembangunan yang benar
e) Penguatan pengetahuan sosial budaya dan kemasyarakatan agar terjadi sistem yang maju secara bersama-sama serta
f) Pemahaman kesadaran dan pengetahuan bela Negara yang menjadi dasar munculnya jiwa kejuangan dalam mempertahankan bangsa dan Negara
2. Aspek Dinamik
a) Suatu kegiatan berkelanjutan melalui pola kajian ideologis tentang Pancasila dan paham yang lain, yang akan memperkokoh ideologi bangsa yang dinamik yaitu Pancasila yang dapat dan ikut tumbuh dalam difusi paham-paham universal dan global
b) Pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan arif dalam menghasilkan tatanan dan regulasi serta menjalankannya secara taat asas
c) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang visioner mampu mensinergikan keinginannya ke gerak pembangunan pemerintah
d) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi, melakukan prevensi dan adaptasi serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri agar tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia
