PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI INDONESIA SECARA NASIONAL PERIODE 2005-2006

Kelembagaan KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen. Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 15 persen)
periode
2005-2006 adalah :

• Kepulauan Riau sebesar 27,57 persen;
  
• Maluku sebesar 18,07 persen;
  
• Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan
  
• Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen.
  

• Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan
  jumlah
  KOPERASI INDONESIA adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen.
  

Perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen. Ada 5 (lima) propinsi dengan
peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif
terbesar (di atas 15 persen)
adalah :

• Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen;
  
• DKI Jakarta sebesar 20,27 persen;
  
• Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen
  
• Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan
  
• Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen.
  

Propinsi dengan penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif secara berturut-turut adalah :

• Papua Barat sebesar 12,98 persen;
  
• Banten sebesar 10,63 persen;
  
• Kalimantan Timur sebesar 7,18 persen;
  
• Lampung sebesar 3,31 persen;
  
• Sulawesi Utara sebesar 1,75 persen;
  
• Jambi sebesar 0,49 persen; dan
  
• Riau sebesar 0,11 persen.
  

Sedangkan perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif terbesar (diatas 50 persen), adalah :

• Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen;
  
• Maluku sebesar 52,63 persen; dan
  
• Gorontalo sebesar 52,41 persen.
  

Propinsi yang mengalami penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif, adalah :

• DKI Jakarta sebesar 19,36 persen;
  
• Jawa Timur sebesar 16,31 persen;
  
• Papua Barat sebesar 11,43 persen;
  
• Kalimantan Tengah sebesar 9,52 persen;
  
• Bali sebesar 9,27 persen;
  
• Sulawesi Tengah sebesar 6,67 persen; dan
  
• Nusa Tenggara Barat sebesar 4,63 persen.
  

Gambaran rinci perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif dan KOPERASI INDONESIAtidak aktif disajikan pada tabel–1.

Perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAperiode 2005-2006 mengalami peningkatan sebanyak 489.349 orang atau 1,79 persen. Propinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif, yaitu mencapai 107,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya, perkembangan jumlah anggota cukup berfluktuatif. Propinsi dengan peningkatan jumlah anggota terbesar (di atas 12 persen) adalah :

• Kalimantan Tengah sebesar 20,83 persen;
  
• Jawa Barat sebesar 15,72 persen;
  
• Jambi sebesar 14,84 persen;
  
• Banten sebesar 13,10 persen; dan
  
• Bangka Belitung sebesar 12,70 persen.
  

Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan jumlah anggota terbesar adalah:

• Maluku sebesar 48,28 persen;
  
• DKI Jakarta sebesar 37,76 persen;
  
• Riau sebesar 7,01 persen;
  
• Papua Barat sebesar 6,70 persen;
  
• Sumatera Utara sebesar 6,38 persen;
  
• Sulawesi Tenggara sebesar 4,26 persen;
  
• Bengkulu sebesar 4,12 persen;
  
• Jawa Timur sebesar 4,02 persen;
  
• Papua sebesar 3,78 persen;
  
• Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen; dan
  
• Kalimantan Selatan sebesar 0,41 persen.
  

Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAdisajikan pada tabel-2.

Hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif, KOPERASI INDONESIA tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota. Propinsi dengan pertumbuhan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif terbesar tidak selalu diikuti menjadi propinsi dengan pertumbuhan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif. Sehingga pertumbuhan anggota KOPERASI INDONESIA dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya KOPERASI INDONESIA baru, bukan dari berkembangnya KOPERASI INDONESIA tidak aktif menjadi aktif.

Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan KOPERASI INDONESIA dari daerah mengingat percepatan pembentukan badan/instansi yang membidangi KOPERASI INDONESIA di daerah tidak berjalan dengan baik. Kabupaten/kota hasil pemekaran biasanya akan mengalami masa transisi pemerintahan, yang kemudian akan berdampak kepada pembinaan lembaga dan penyampaian laporan kinerja KOPERASI INDONESIA ke propinsi. Untuk lebih spesifik perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berKoperasi dalam konteks KOPERASI INDONESIA, hal ini dapat terlihat juga pada pelakasanaan RAT, dimana pada periode 2005 – 2006 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 549 unit KOPERASI INDONESIA atau 1,21 persen; dari 45.508 unit pada tahun 2005 menjadi 46.057 unit pada tahun 2006.

Propinsi dengan peningkatan pelaksanaan RAT terbesar (diatas 25 persen) adalah :

• Sulawesi Utara sebesar 75,09 persen;
  
• Kepulauan Riau sebesar 42,68 persen;
  
• Jawa Barat sebesar 29,89 persen;
  
• Sulawesi Tengah sebesar 26,59 persen; dan
  
• Maluku Utara sebesar 25,27 persen.
  

Sedangkan 11 (sebelas) propinsi lainnya mengalami penurunan pelaksanaan RAT KOPERASI INDONESIA, yaitu :

• Banten sebesar 52,97 persen; dan
  
• DKI Jakarta sebesar 38,54 persen;
  
• Jambi sebesar 28,51 persen;
  
• Riau sebesar 16,68 persen;
  
• Bengkulu sebesar 16,49 persen;
  
• Bali sebesar 11,56 persen;
  
• Sumatera Utara sebesar 6,54 persen;
  
• Papua Barat sebesar 4,03 persen;
  
• Sulawesi Selatan sebesar 2,44 persen;
  
• Kalimantan Timur sebesar 0,19 persen; dan
  
• Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen.
  

Gambaran rinci pelaksanaan RAT disajikan pada tabel-3.

Dari empat indikator perkembangan KOPERASI INDONESIA yang telah dijelaskan, keberadaan KOPERASI INDONESIA sebagai badan usaha di seluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 41.664 orang atau 13,49 persen; dari 308.771 orang (28.736 manajer dan 280.035 karyawan) pada tahun 2005 menjadi 350.435 orang (31.963 manajer dan 318.472 karyawan) pada tahun 2006. Kontribusi terbesar propinsi dalam penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA hanya terjadi di propinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 177,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya berfluktuatif. Lima propinsi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 20 persen), adalah :

• Jawa Barat sebesar 80,37 persen;
  
• Maluku Utara sebesar 36,41 persen;
  
• Kalimantan Barat sebesar 31,50 persen;
  
• Gorontalo sebesar 28,88 persen; dan
  
• Bangka Belitung sebesar 22,97 persen.
  

Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA seperti;

• Jambi sebesar 15,60 persen;
  
• DKI Jakarta sebesar 9,83 persen;
  
• Kalimantan Tengah sebesar 9,41 persen;
  
• N. Aceh Darussalam sebesar 8,63 persen;
  
• Sumatera Selatan sebesar 8,47 persen;
  
• Sulawesi Tenggara sebesar 8,32 persen;
  
• Sulawesi Utara sebesar 4,85 persen;
  
• Kalimantan Selatan sebesar 4,43 persen;
  
• Jawa Tengah sebesar 3,34 persen;
  
• Kepulauan Riau sebesar 2,40 persen;
  
• Banten sebesar 0,88 persen;
  
• Kalimantan Timur sebesar 0,46 persen;
  
• Jawa Timur sebesar 0,15 persen; dan
  
• Bengkulu sebesar 0,12 persen.
  

Gambaran rinci perkembangan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA disajikan tabel-4.

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI INDONESIASECARA NASIONAL PERIODE 2004-2005

Perkembangan usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh indikator keuangan KOPERASI INDONESIA seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Modal sendiri
KOPERASI INDONESIA meningkat sebesar Rp. 1.954.652,48 juta atau 13,17 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah modal sendiri KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen)
adalah :

• DKI Jakarta sebesar 81,21 persen;
  
• Kalimantan Timur sebesar 77,82 persen;
  
• Gorontalo sebesar 77,06 persen;
  
• Maluku sebesar 62,42 persen; dan
  
• Kalimantan Tengah sebesar 55,30 persen.
  

Sedangkan propinsi dengan penurunan modal sendiri KOPERASI INDONESIA adalah :

• Jambi sebesar 84,74 persen;
  
• Sulawesi Utara sebesar 17,89 persen;
  
• Maluku Utara sebesar 14,79 persen;
  
• Riau sebesar 10,90 persen; dan
  
• Papua sebesar 5,18 persen.
  

Gambaran rinci perkembangan modal sendiri KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-5.

Dalam hal modal luar Koperasi Indonesia , pada periode yang sama perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA secara nasional mengalami peningkatan 21,36 persen atau Rp. 3.883.016,62 juta; dari Rp. 18.179.195,39 pada tahun 2005 menjadi Rp. 22.062.212,00 juta.

Propinsi dengan peningkatan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen) adalah:

• Nusa Tenggara Timar sebesar 144,99 persen;
  
• Maluku Utara sebesar 105,54 persen;
  
• DI Yogyakarta sebesar 98,41 persen;
  
• Sumatera Selatan sebesar 84,43 persen;
  
• Kalimantan Timur sebesar 72,21 persen;
  
• Gorontalo sebesar 54,49 persen; dan
  
• DKI Jakarta sebesar 50,85 persen.
  

Sedangkan propinsi dengan penurunan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA adalah :

• Kalimantan Tengah sebesar 60,07 persen;
  
• Kepulauan Riau sebesar 33,87 persen;
  
• Maluku sebesar 45,44 persen;
  
• Banten sebesar 25,51 persen;
  
• Riau sebesar 22,73 persen;
  
• Jambi sebesar 6,46 persen;
  
  • Sulawesi Tenggara sebesar 2,57 persen; dan
    
  • Kepulauan Riau sebesar 0,004 persen.
    

Gambaran rinci perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-6.

Disisi lain, perkembangan transaksi usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha
KOPERASI INDONESIA mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 53,60 persen atau Rp. 21.886.806,22 juta.

Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan volume usaha KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen) yaitu :

• Jawa Timur sebesar 254,77 persen;
  
• Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 177,93 persen;
  
• Banten sebesar 168,93 persen; dan
  
• Gorontalo sebesar 109,59 persen.
  

Namun demikian
terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan jumlah volume usaha Koperasi Indonesia, diantaranya adalah :

• Sulawesi Utara sebesar 47,64 persen;
  
• Jambi sebesar 42,50 persen;
  
• Riau sebesar 23,34 persen;
  
• Kepulauan Riau sebesar 13,87 persen;
  
• Sumatera Utara sebesar 7,68 persen; dan
  
• Nusa Tenggara Timur sebesar 4,39 persen.
  

Gambaran rinci perkembangan volume usaha KOPERASI INDONESIAaktif disajikan tabel-7.

Seiring dengan peningkatan volume usaha Koperasi Indonesia , perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)
KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 46,33 persen atau Rp. 1.018.497,34 juta.

Propinsi dengan peningkatan nilai SHU KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen)
adalah :

• Gorontalo sebesar 685,37 persen;
  
• Maluku sebesar 166,43 persen;
  
• Sumatera Utara sebesar 158,02 persen;
  
• N. Aceh Darussalam sebesar 135,40 persen; dan
  
• DKI Jakarta sebesar 105,90 persen.
  

Sedangkan propinsi dengan penurunan nilai SHU KOPERASI INDONESIA adalah :

• Jambi sebesar 41,95 persen;
  
• Kalimantan Selatan sebesar 22,81 persen;
  
• Nusa Tenggara Timur sebesar 12,64 persen;
  
• Banten sebesar 3,05 persen; dan
  
• Kepulauan Riau sebesar 0,0004 persen.